Dalam FGD, APG Dorong Keseimbangan “supply and demand” SDM pilot

 

APG — Asosias Pilot Garuda (APG) mengirimkan perwakilannya, Capt.Sadhrach M. Nababan untuk hadir dalam Focus Group Discussion (FGD)  Kementerian Perhubungan bagian Litbanh,, mengenaian Menteri Perhubungan Tentang Pendidikan Dan Pelatihan di Bidang Perhubungan, yang diadakan di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa, (10/10).

Melalui kegiatan ini diharapkan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) akan dapar lebih baik, begitupula proses pendirian lembaga Diklat Perhubungan serta dapat mewujudkan kompetensi berupa sertifikasi.

Sebagai pembicara utama, Dirjen Dikti Paddono dengan membahas tentang Kelembagaan Perguruan Tinggi (PT) di Kemeneg Riset Dikti.

Atas perintah Presiden Jokowi, pemerintah kini sedang melakukan revitalisasi PT dengan target agar jumlah lembaga Pendidikan Vokasi (ketrampilan) berupa Politeknik itu nanti jumlahnya minimum sama atau lebih banyak dari pendidikan akademik (keilmuan) berupa Universitas sebagaimana lazimnya ratio dinegara maju.

Saat ini, dijelaskan Paddono, jumlah Politeknik di Indonesia ada 262 buah atau cuma 5.4 % dari seluruh PT yang ada, oleh karena itu dilakukan moratorium bagi pendirian universitas. Ironisnya dari sebegitu banyak universitas jumlah yang ter-akreditasi (A) cuma 26 buah.
APK di Indonesia pun paling rendah yaitu 31,9 sementara Korea Selatan sudah 98,2.

Untuk diketahui bahwa ada 3 jalur pendidikan tinggi yaitu Akademik, Profesi dan Vokasi. Untuk memudahkan melihat perbedaan kalau lulus Pendidikan itu diberikan ijazah sedang yang lulus dari Pelatihan diberikan sertifikat.

Gelar D4 kini disebut S1 Terapan,
Pendidikan profesi setelah sarjana, dokter, dan sebagainya, tetapi pilot belum. Komposisi pengajaran di Politeknik 70% praktek dan 30 ilmu sedang di pendidikan akademik prosentasenya terbalik, 70% ilmu, 30% praktek.

‘Masalahnya adalah Dosen-dosen pada pendidikan vokasi kebanyakan tamatan pendidikan akademik. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pengajuan
RPL (Rekognisi Pendidikan Lampau) bagi praktisi untuk di setarakan dengan S2 sehingga mereka bisa mengajar di PT dan ini sudah dipraktekkan di Politeknik Maritim Semarang.”

Pada kesempatan diskusi FGD RPM tentang Diklat, Capt. Nababan menyampaikan beberapa hal, yaitu perlunya pengaturan tentang alokasi dan persyaratan penggunaan tenaga pilot asing di Indonesia. Kemudian, juga mengusulkan agar keseimbangan “supply and demand” SDM pilot antara output diklat dan daya serap perusahaan diarahkan untuk menghindari pengangguran dan penurunan kualitas.

“Yang belum saya sampaikan adalah harus jelas adanya tanggung jawab negara (demi keadilan) agar yang bisa menjadi pilot itu jangan cuma anak-anaknya orang kaya saja,” ucapnya. (Eq)