Kemenhub Berencana Sederhanakan Sanksi Maskapai

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menyederhanakan peraturan mengenai sanksi bagi maskapai yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo mengatakan, dalam peraturan tersebut sanksi yang diberikan maskapai kurang sesuai. Ia memberi contoh, jika maskapai melakukan pelanggaran keterlambatan penerbangan, maka akan diberikan sanksi pembekuan rute.

Menurutnya sanksi tersebut kurang sesuai. Karena bakal berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Jika dibekukan masyarakat tidak bisa menggunakan rute penerbangan.

“Saya setuju yang diberi sanksi adalah manajemennya bukan rutenya, karena kalau rute yang disanksi dampaknya kepada pelayanan masyarakat. Itu yang akan kami ubah,” ujar Suprasetyo baru-baru ini.

Suprasetyo, dikutip dari tribunnews menuturkan, rencana penyerderhanaan peraturan tersebut sudah masuk program nasional Kemenhub pada 2017. Namun dirinya tidak menyebutkan kapan deregulasi peraturan tersebut bisa dilaksanakan.

Meski demikian, dia memastikan deregulasi peraturan tersebut akan terjadi pada tahun ini. “Tahun ini supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (*/eq)